Sarwendah Klarifikasi soal KDRT dengan Membawa Hasil Psikolog
Sarwendah klarifikasi soal KDRT dengan membawa hasil psikolog
Gosip dugaan kekerasan terhadap anak yang menyeret nama Sarwendah kembali menjadi perhatian publik.
Kali ini, pihak mantan personel Cherrybelle tersebut memberikan penjelasan melalui tim kuasa hukumnya.
Mereka menegaskan telah mengantongi hasil pemeriksaan psikologis terbaru untuk menjawab tuduhan yang beredar di media sosial.
Chris Sam Siwu, kuasa hukum Sarwendah, menyebut kabar tersebut tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. I
a menilai kondisi anak-anak perlu dijelaskan berdasarkan penilaian tenaga profesional, bukan sekadar narasi yang beredar di ruang publik.
Saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 14 Oktober 2026, Chris mengatakan hasil pemeriksaan psikologis terbaru menjadi salah satu dasar bantahan pihaknya.
Ia juga menegaskan bahwa psikolog yang memeriksa anak-anak memiliki peran penting dalam memberikan penjelasan mengenai kondisi mereka.
Tim hukum Sarwendah memilih untuk tidak memperpanjang perdebatan mengenai rekaman suara yang sempat beredar.
Chris mengatakan perhatian utama saat ini tertuju pada tumbuh kembang anak-anak, termasuk kesehatan mental dan kondisi fisik mereka.
Menurutnya, perkembangan anak-anak Sarwendah dinilai berjalan dengan baik. Karena itu, ia menganggap tudingan tersebut perlu disikapi dengan mengacu pada hasil pemeriksaan yang tersedia.
Untuk mendukung proses pembuktian dalam perkara hak asuh anak, tim kuasa hukum juga melibatkan psikolog forensik independen dari rumah sakit.
Chris menyatakan pemeriksaan tersebut dilakukan secara objektif tanpa intervensi pihak tertentu.
Di sisi lain, Sarwendah tidak menghadiri persidangan secara langsung. Abraham Simon, anggota tim kuasa hukumnya, menjelaskan bahwa agenda sidang masih berfokus pada pemeriksaan serta validasi bukti surat yang diajukan ke pengadilan.
Selain perkara hak asuh, tim hukum Sarwendah turut mempersiapkan penanganan sengketa harta gono-gini dan persoalan dugaan tindak pidana ITE.
Mereka juga mempertimbangkan kehadiran saksi tambahan pada sidang berikutnya.
